Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan Persatuan pada peringatan 21 tahun PKS yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu. Anies Baswedan berkata negara tidak perlu gusar jika ada yang mengkritisi pemerintahannya.
Baper merupakan singkatan dari pembawa perasaan. Istilah ini bisa digunakan untuk seseorang yang mempunyai sifat sensitif dan sering menggunakan emosinya untuk menanggapi setiap kejadian dan objek lainnya. Calon presiden ini menyinggung soal kebebasan berekspresi.
Anies percaya, negara dengan institusi politik yang inklusif dan melayani akan membuka kesempatan untuk warganya untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut. “Negara yang inklusif ialah negara tidak peduli.
Negara yang membuka ruang kritik, negara atau pemerintah punya kekuatan aparatur, punya kekuatan media, punya kekuatan anggaran, bahkan punya kekuatan senjata,” kata Anies dalam peringatan HUT ke-21 DPR RI. PKS yang diadakan Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu
Pendapat Anies, jangan sampai satu hal yang menjadi milik rakyat, bahkan yang dilarang untuk disampaikan,” katanya. Karena itu, saat ini ada pasal yang dikenakan jika seseorang mengeluarkan pendapatnya.
Sehingga ke depan perlu ada pasal dalam undang-undang yang secara tegas melarang penganiayaan terhadap kebebasan berekspresi. Lebih lanjut, Anies juga mencontohkan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengatakan, pemerintah harus menjadi tempat pengaduan dan kritik dari masyarakat. “Saat masi di pemerintahan, kita menjadi kotak surat keluhan serta kritik. Itu harus diterima, itu datang dengan pekerjaan. Itu bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dianiaya, karena kita terapkan bersama di Jakarta,” katanya.
Selain itu, Anies berharap aparatur pemerintah perlu memperkuat undang-undang yang independen dan bebas intervensi publik. Yang mana, sistem ketatanegaraan yang berjalan harus menjunjung tinggi demokrasi.
Hal itu dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan. “Untuk pedagang, pedagang saja. Jangan jadi pedagang dan pejabat serta regulator, apalagi membuat aturan mengenai perdagangan yang mereka buat dan juga tidak mempunyai rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan bertumpuk-tumpuk,” kata Anies.